Pemprov Aceh Desak Pusat Izinkan Hilirisasi Gas Blok Andaman di Darat

BANDA ACEH – Pemerintah Provinsi Aceh menegaskan sikapnya untuk terlibat aktif dalam pemanfaatan cadangan gas raksasa yang ditemukan oleh Mubadala Energy di wilayah South Andaman. Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), menyatakan bahwa daerahnya tidak boleh sekadar menjadi penonton di tengah potensi ekonomi yang melimpah tersebut.

Kepala Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA), Nasri Djalal, mengonfirmasi bahwa Gubernur telah menyurati Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Dalam surat itu, terdapat dua tuntutan utama, yaitu penolakan terhadap metode pengolahan di laut lepas menggunakan kapal Floating Production, Storage, and Offloading (FPSO), serta desakan agar proses hilirisasi dilakukan di darat melalui Onshore Receiving Facility (ORF) di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun, Lhokseumawe. Selain itu, Aceh juga meminta penundaan rencana pengembangan atau Plan of Development (PoD) untuk sementara waktu.

Sikap tegas ini diambil karena dari estimasi produksi awal sebesar 300 MMSCFD, sisa kuota sekitar 100 MMSCFD direncanakan akan dialirkan keluar daerah lewat pipa. Pemprov Aceh khawatir jika skema itu berjalan, wilayah setempat tidak akan mendapatkan manfaat ekonomi secara langsung. Kendati demikian, tantangan besar masih membayangi, mulai dari kemampuan industri lokal dalam menyerap pasokan gas bervolume besar hingga harga gas yang diperkirakan menyentuh angka 9 dolar AS per MMBTU, yang dinilai relatif tinggi bagi pasar domestik.